KNKS

Komite Nasional Keuangan Syariah baru saja dibentuk untuk menjadikan Indonesia pemimpin keuangan syariah dunia.  Satu-satunya komite nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden ini diharapkan mampu menciptakan orchestra indah dalam mengoptimalkan seluruh potensi bangsa.

Dana-dana jangka panjang yang bersifat masif baik dari dalam negeri atau luar negeri harus dapat dioptimalkan untuk membiayai dua hal yang dampaknya langsung dirasakan rakyat.  Pertama, pembangunan infrastruktur.  Kedua, pembiayaan mikro.

Dana jangka panjang dari luar negeri adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) yang merupakan sumber dana jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan milik negara.  Tiga dari enam SWF terbesar dunia adalah milik negara mayoritas muslim yaitu Abu Dhabi 828 milyar dolar, Kuwait 524 milyar dolar, Saudi 514 milyar dolar.  Tiga SWF lainnya juga memiliki kedekatan dengan Indonesia yaitu Norwegia 922 milyar dolar, Cina 813 milyar dolar, Hongkong 456 milyar dolar.

Dana jangka panjang dari dalam negeri antara lain dana haji yang tahun ini mencapai 100 trilyun rupiah.  Penggunaan dana haji untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur melalui instrumen keuangan sempat menjadi polemik.  Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang masuk Daftar Tunggu telah memberikan empat pedoman yang jelas.

Pertama, dana setoran haji adalah milik pendaftar (calon haji).  Kedua, dana tersebut boleh di tasharruf kan untuk hal-hal yang produktif, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.  Ketiga, hasil penempatan / investasi merupakan milik calon haji; sedangkan pemerintah sebagai pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar / tidak berlebihan.  Keempat, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang yang bersangkutan.

Penggunaan dana jangka panjang untuk membiayai proyek infrastruktur merupakan pilihan logis karena sama-sama berjangka panjang.  Namun dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain.  Paling tidak ada tiga hal yang menentukan besar-kecil dampaknya.  Pertama, efektifitas produktifitas (productivity slack) di negara tersebut.  Kedua, efektifitas kebijakan moneter.  Ketiga, bagaimana proyek infrastruktur itu dibiayai.

Antonio Estache dan Gregoire Garsous, masing-masing guru besar  Universitas Libre de Bruxelles dan ekonom OECD-OCDE, dalam riset mereka “The Impact of Infrastructure on growth in developing countries” menunjukkan adanya perbedaaan sektor infrastruktur yang memberikan dampak paling besar.  Semakin infrastruktur yang dibiayai itu merupakan bottle-neck bagi pembangunan di suatu negara, semakin besar dampak positifnya.

Antonio Estache dan Wren-Lewiss, guru besar Universitas Oxford, dalam riset mereka “Anti-corruption policy in theories of sector regulation” menyimpulkan dua jenis proyek infrastruktur yang selalu memberikan dampak besar yaitu infrastruktur enerji dan transportasi.

Selain pembangunan proyek infrastruktur, KNKS juga akan menyasar pada pembiayaan mikro.  Merujuk data Bank Dunia, sebagian besar masyarakat Indonesia belum menjadi nasabah bank.  Hanya duapuluh persen saja yang telah menjadi nasabah bank. Menariknya lagi, sebagian dari mereka tidak mau menjadi nasabah bank karena alasan agama.  Oleh karenanya, penyediaan akses perbankan syariah kepada sebagian besar masyarakat yang belum menjadi nasabah bank ini menjadi suatu langkah besar dalam upaya inklusi keuangan.  Semakin besar masyarakat yang masuk dalam sistem perbankan akan semakin efektif kebijakan moneter.

Dean Karlan, guru besar Universitas Yale, dalam risetnya “Understanding Demand for Sharia-Compliant Financial Products” menemukan alasan selain agama yang mempengaruhi keengganan masyarakat menjadi nasabah bank.

Enampuluh persen diantara mereka menyatakan tidak percaya / tidak nyaman bertransaksi dengan bank.  Sedangkan duapuluh persen lainnya menyatakan tiga alasan.  Pertama, biaya pembukaan rekening terlalu mahal.  Kedua, jarak yang jauh ke bank.  Ketiga, kurangnya kelengkapan dokumen.

Karlan menyimpulkan tiga hal yang sangat menarik.  Pertama, permintaan pembiayaan syariah lebih besar daripada permintaan kredit konvensional yang ditawarkan dengan imbalan yang sama.  Kedua, informasi tentang kemurnian syariah tidak meningkatkan permintaan.  Ketiga, permintaan pembiayaan syariah menurun bila imbalannya dinaikkan.

Loera Klapper dan Saniya Ansar, ekonom Brookings Institute, dalam riset mereka “Can Islamic Finance boost financial inclusion?” mengajukan dua cara potensial untuk mengatasi hal tersebut.  Pertama, penetrasi pasar melalui penggunaan telepon genggam.  Kedua, memformalkan cara menabung tradisional menjadi produk bank.

Usulan yang kedua ini menarik.  Bagi sebagian besar orang yang enggan menjadi nasabah bank, menabung telah menjadi bagian gaya hidup mereka.  Bentuknya kadang menabung emas, hewan ternak, tanah dan sebagainya.  Memformalkan cara menabung tradisional ini menjadi tantangan bagi bank syariah.

Peresmian KNKS yang hanya berselang hari dari Komunike Ekonomi MUI yang disampaikan pada saat Milad MUI, terasa saling melengkapi.  Arus baru ekonomi Indonesia harus mencerminkan circular dependency, saling keterikatan antara pendekatan top down dan pendekatan bottom up dalam mengembangkan perekonomian.

Membangun saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan bersifat mutually recursive.  Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program pemerintah di satu sisi, dan kekuatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan mandiri seperti kegiatan wakaf, merupakan bentuk tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat dalam membangun negeri.

Kekuatan ekonomi masyarakat merupakan modal besar pemerintah dalam pembangunan karena sampai saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengandalkan konsumsi masyarakat.  Kekuatan konsumsi 250 juta orang ini yang membesarkan para pengusaha yang mengakumulasi laba secara terpusat pada segolongan kecil orang.

Rasulullah saw mengingatkan “Bila orang yang berada dibagian bawah kapal kesulitan mendapatkan air, kemudian melobangi lambung kapal untuk mendapatkan air, niscaya akan tenggelam lah seluruh kapal”.

Adiwarman A. Karim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *