Jean Tirole dan Proxy War

Jean Tirole, profesor ekonomi di Universitas Toulouse terpilih menjadi pemenang Nobel ekonomi tahun ini karena risetnya tentang bagaimana menjinakkan korporasi besar yang sangat berkuasa, bahkan lintas negara. Dalam bahasa Staffan Normark, juri pada the Royal Swedish Academy of Sciences, “this years’s prize is about taming powerful firms”.

Begitu dahsyatnya kekuatan korporasi ini, bila tidak diantisipasi, bahkan dikhawatirkan dapat menjadi instrumen baru dalam proxy war, suatu bentuk perang memperebutkan pengaruh ekonomi dan politik dalam suatu negara tanpa keterlibatan langsung negara yang melakukan agresi.

Jean Tirole dan Jean Charles Rochet, profesor ekonomi di Universitas Zurich meneliti sumber kekuatan korporasi besar itu, khususnya dalam industri internet dan perbankan. Korporasi besar seperti Google dan Facebook, bank-bank besar yang terlibat dalam manipulasi penentuan tingkat suku bunga Libor yang menjadi rujukan tingkat suku bunga di seluruh dunia, harus diatur sesuai dengan struktur dan mekanisme kerja pasar di masing-masing industri. Tidak bisa lagi korporasi besar tersebut diatur dengan satu jenis regulasi, misalnya penetapan tingkat harga tertinggi, tingkat suku bunga tertinggi atau pembatasan tingkat keuntungan untuk melindungi masyarakat dari kekuatan monopoli korporasi tersebut. Dalam bahasa Paul Klemperer, profesor ekonomi Universitas Oxford “there is not one size fits all”.

Dalam risetnya Platform Competition in Two-Sided Markets, Tirole dan Rochet menunjukkan tidak efektifnya regulasi pembatasan harga, karena korporasi semisal Google dan Facebook bahkan memberikan layanannya secara gratis. Bagi Google dan Facebook, tujuan mereka di pasar ini adalah memaksimalkan jumlah pengguna, bukan memaksimalkan keuntungan. Keuntungan mereka dapatkan dari pasar yang lain yaitu dari mereka yang ingin menjual produknya kepada pengguna Google dan Facebook. Apple dapat menurunkan harga iPhones agar penggunanya banyak, lalu “menjual” jumlah pembeli iPhones kepada pembuat aplikasi untuk mendapat 30 persen dari harga penjualan aplikasi di App Store yang tersebar di setiap handphone.

Media cetak yang memiliki oplah besar bahkan dapat membagikan korannya secara gratis karena keuntungan diambil dari pendapatan iklan, sedangkan jumlah pembaca malah dijadikan produk yang akan “dijual” kepada pemasang iklan.

Kepentingan ekonomi korporasi besar ini bila tidak diatur dengan regulasi yang memahami kekuatan, struktur pasar, dan mekanisme kerja mereka, dapat menjadi alat penekan perubahan politik dan sistem ekonomi suatu negara. Letnan Kolonel Mark Yeisley, profesor hubungan internasional pada universitas School of Advanced Air and Space Studies AS, menuliskan dalam risetnya Bipolarity, Proxy Wars, and the Rise of China bagaimana kepentingan ekonomi korporasi besar mengubah kekuatan politik dalam suatu negara.

Berbagai perubahan politik di suatu negara ditengarai melibatkan kekuatan asing seperti Bolivia (1970), Uganda (1971), Argentina (1976), Pakistan (1977), Iran (1979), the Central African Republic (1979) dan Turki (1980). Ketika Salvador Allende berkuasa di Chile dan melakukan reformasi ekonomi land reform, kenaikan gaji, kebijakan kesehatan dan pendidikan, dan terutama nasionalisasi industri termasuk beberapa perusahaan tembaga milik korporasi AS, Allende dijatuhkan oleh Augusto Pinochet pada 11 September 1973.

Dalam sejarah, Indonesia juga pernah dikuasai kekuatan korporasi besar VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), perusahaan multinasional pertama di zamannya, dengan strategi politik adu domba (divide et impera) melakukan proxy war.

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2015 patut dicermati karena pada saat kekuatan ekonomi negara-negara melemah, kekuatan ekonomi korporasi besar menguat. Ini relevansinya hadiah Nobel yang diraih Jean Tirole dengan perekonomian Indonesia.

Bila harga BBM naik 3000 Rupiah per November ini, maka inflasi diperkirakan akan mencapai 8-9 persen. Rupiah diperkirakan melemah pada 13.500 rupiah per dolar AS, bahkan 14.000 rupiah per dolar AS tergantung pada kenaikan tingkat suku bunga bank sentral AS, dan pergerakan arus modal balik ke AS. Keadaan ini akan mendorong pembentukan opini publik yang menekan BI menaikkan BI rate untuk membatasi impor, sekaligus menekan inflasi. Dengan BI rate yang lebih tinggi juga diharapkan investor asing masuk sehingga mengurangi defisit neraca pembayaran. Juga akan ada kegaduhan pasar akibat melemahnya Rupiah.

Kenyataannya, ekspor Indonesia berkorelasi tinggi dengan impor, artinya kita mengimpor bahan baku untuk barang yang kita ekspor. Akibatnya, penurunan impor akan diikuti dengan penurunan ekspor sehingga tujuan mengecilkan defisit transaksi berjalan tidak tercapai. Investor asing juga enggan masuk karena penurunan nilai Rupiah. Inflasi memang akan turun, namun pertumbuhan juga turun. Dengan kata lain, tujuan utama kenaikan BI rate tidak tercapai, namun efek samping nya yang akan terasa. Untungnya, BI telah diberikan wewenang independensi dalam mengambil pilihan kebijakan terbaik.

Pengalihan subsidi BBM memang tak terelakkan, bahkan baik untuk perekonomian jangka menengah bila digunakan dengan tepat. Namun pengendalian kenaikan harga pangan menjadi pra-syarat dalam jangka pendek ini. Komite Ekonomi Nasional menyimpulkan volatilitas harga pangan akan sekaligus memukul dua hal yaitu kenaikan inflasi dan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Berbagai gejolak politik di Timur Tengah diawali dengan kenaikan harga pangan di masing-masing negara, yang dimulai dari mahalnya harga pangan di Tunisia yang tidak terjangkau oleh rakyat.

Kejelian, kematangan, ketenangan dan ketegasan dalam menyusun kebijakan ekonomi Indonesia akan menjadi benteng kokoh dari masuknya kepentingan ekonomi korporasi besar yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Kay Kavus, raja Islam Persia abad sebelas, menjelaskan dalam buku Qabus Nameh pentingnya menjaga kedaulatan negara dalam perdagangan domestik dan perdagangan internasional. Abu al-Faḍl Jaʻfar ibn Ali al-Dimashqi dalam buku yang ditulisnya pada tahun 1175, Al-Ishara ila Mahasin At-Tijara wa Matrifa Al-Jayyid At-Atrad wa Radiha wa Ghusush Al-Mudallisin Fiha, menjelaskan dua hal penting. Pertama, pemerintah sebagai regulator tidak perlu ikut langsung dalam kegiatan ekonomi. Kedua, perlu dengan jeli menyiapkan kebijakan dalam masa normal, dan terutama dalam masa krisis dimana spekulan berkekuatan ekonomi besar akan mengganggu kewibawaan pemerintah.

Ekonomi Islam bukan sekedar kumpulan cerita hikayat 1001 malam. Banyak pelajaran empiris yang dapat kita ambil, l’histoire se répète, sejarah berulang. Walau berabad jarak darimu ya Rasul, cahayamu tetap menerangi hati kami.

by Adiwarman A. Karim

Republika | Senin, 20 Oktober 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *