Ini Indonesia, Bung

Jokowi telah jauh hari digadang-gadang untuk menjadi calon presiden.  Di beberapa pilkada, beliau ikut berperan serta, foto beliau banyak menghiasi poster-poster calon legislatif.  Kesederhanaan beliau, kedekatan beliau dengan rakyat kecil, sikap santun dan cerdas menjadi daya tarik tersendiri.  Bahkan ketika beliau resmi dideklarasikan menjadi calon presiden oleh partainya, para pengamat ekonomi mengatakan ada “jokowi effect” yang mengangkat indeks harga saham.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara mengejutkan naik 152,476 poin (3,23%) ke level  4.878,643 pada penutupan perdagangan, yang dibarengi penguatan rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp 11.305 per dolar AS atau naik 119 poin per Jumat  14 Maret.

Ketika hasil pemilu legislatif tidak serta merta memberikan kemenangan tebal kepada partai yang mengusung Jokowi, IHSG anjlok 92 poin, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah di posisi Rp 11.330 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya di Rp 11.290 per dolar AS. Tidak satu pun partai yang dominan mendapat suara mayoritas membuat pelaku pasar kawatir akan adanya ketidakpastian.

Fenomena ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa keinginan dan pilihan investor di bursa saham tidak serta merta menggambarkan keinginan dan pilihan rakyat. Logika pasar tidak selalu sama dengan logika rakyat.  Ini Indonesia, Bung.

Bangsa ini telah nyaman dengan kebhinekaan dalam segala aspek kehidupan, bahkan kebhinekaan ini dipandang sebagai alat pemersatu.  Setiap kekuatan yang terlalu dominan akan ditolak karena dianggap mengancam kelestarian keberagaman.  Apapun kekuatan dominan itu, dominasi pemerintah, dominasi DPR, dominasi mayoritas, dominasi minoritas akan ditolak dan dilawan dengan cara khas Indonesia.

Ketika sebagian masyarakat merasa adanya dominasi pemerintah dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal, dan melarang pelaksanaan sholat Ied yang berbeda harinya di jaman Orde Baru, maka masjid-masjid yang tetap melaksanakan di hari berbeda itu mendapat simpati yang sangat besar.  Ketika Buya Hamka menyampaikan fatwa MUI tentang larangan unsur ibadah dalam perayaan Natal bersama, kemudian masyarakat merasakan adanya dominasi pemerintah untuk merubahnya, maka Buya Hamka dan MUI kebanjiran simpati yang sangat besar.  Ini Indonesia, Bung.

Kehidupan masyarakat yang harmonis tanpa adanya dominasi telah mendarah daging di Indonesia.  Dalam bahasa Jawa ada ungkapan “ngono yo ngono ning ojo ngono” (gitu ya gitu tapi jangan gitu dong), merupakan ungkapan penolakan terhadap dominasi.  Penolakan itu tidak disampaikan dengan cara yang jelas berterus terang (explicitly verbal) karena dianggap tidak berbudaya tinggi.  Penolakan itu dapat dirasakan dengan jelas dan ketika disadari telah terlambat untuk memahaminya.  Penolakan khas Indonesia terhadap sikap ekstrim yang dalam bahasa Minang dirumuskan “Jalan baduo, nak di tangah” (jalan berdua, mau ditengah).

Ketika Malaysia dirasakan sebagian masyarakat terlalu dominan dalam beberapa hal, misalnya Sipadan Ligitan, perairan Ambalat, perlakuan terhadap TKI, maka tanpa ada komando, perlahan tapi pasti konsumen lebih memilih membeli bensin di SPBU selain Petronas milik Malaysia.  Ini Indonesia, Bung.

Ketika lembaga legislatif dan pemerintah daerah begitu bersemangat mengeluarkan perda-perda syariah yang melarang ini dan itu, penolakan malah mengkristal.  Namun ketika kewajiban berjilbab dikemas menjadi fashion busana, penerimaan masyarakat semakin meluas dan mengkristal.

Ketika transaksi perbankan dengan bunga diharamkan dan dihujat, muncul berbagai tulisan membela keabsahan bunga dengan berbagai alasan.  Namun ketika lembaga keuangan syariah menawarkan layanan yang mirip dengan konvensional, tentu saja dengan cara yang khas syariah, penerimaan masyarakat meluas.  Sebagian besar nasabah lembaga keuangan syariah saat ini adalah juga nasabah lembaga keuangan konvensional.  Ini Indonesia, Bung.

Dalam ilmu ekonomi, penolakan terhadap dominasi ini digagas oleh profesor John Nash, pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 1994.  Dalam banyak situasi yang muncul bukanlah strategi mendominasi atau terdominasi, namun yang lebih lazim terjadi adalah keseimbangan (Nash equilibrium).  Keseimbangan itu akan tercapai bila masing-masing pihak melakukan yang terbaik, apapun yang dilakukan pihak lain.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga akan mencapai keseimbangan bila masing-masing pihak melakukan yang terbaik.  Dewan Syariah Nasional harus melakukan yang terbaik, regulator mikro dan makro (OJK dan BI) harus melakukan yang terbaik, sistem peradilan untuk keuangan syariah harus melakukan yang terbaik, pelaku usaha harus melakukan yang terbaik.  Dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam mengembangkan industri  keuangan syariah akan terbentur pada penolakan khas Indonesia.

Masing-masing pihak memiliki kompetensi utama yang unik.  Memaksakan bank yang memiliki kekuatan di bidang konsumer untuk melayani segmen UKM, semisal memaksakan DSN meyusun regulasi OJK.  Memaksakan bank yang memiliki kekuatan di bidang korporasi untuk melayani segmen UKM, semisal memaksakan BI menyusun fatwa DSN.

Fatwa dan regulasi perlu terus disempurnakan untuk menghindari hambatan yang mungkin timbul.  Strategi bisnis pelaku usaha juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan dinamika pasar.  Regulatory arbitrage yang timbul akibat perbedaan ketentuan LTV (uang muka) pada perbankan dan non-bank, perbedaan ketentuan jabatan rangkap dewan pengawas syariah pada perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan merupakan pekerjaan rumah bersama.  Waktu tunggu yang dirasa panjang untuk terbitnya sebuah fatwa juga merupakan pekerjaan rumah.  Kegamangan industri akibat pemahaman tentang kompetensi lembaga peradilan yang menaganani sengketa keuangan syariah, juga pekerjaan rumah besar lainnya.

Komunikasi dalam proses penyusunan rancangan ketentuan (rule making rule) menjadi sangat penting.  Sehingga tidak akan ada rencana ketentuan baru yang diketahui oleh pelaku industri melalui media masa terlebih dulu, kecuali hal tersebut telah disampaikan kepada pelaku usaha dalam suatu proses rule making rule.

Rule making rule dalam proses fatwa baru, rule making rule dalam ketentuan baru misalnya rencana penghentian pemberian ijin baru unit usaha syariah, dan berbagai hal-hal baru, dapat mengurangi  ketidakpastian dan kegamangan. Ketidakpastian akan mendorong para pihak menggunakan logika nya sendiri-sendiri.  Dalam bahasa ekonominya, disebut mixed strategy, strategi yang membuat pihak lain selalu menduga-duga, strategi “keep them guessing”.  Strategi ini akan berhadapan dengan penolakan khas Indonesia, dalam bahasa Minang, “iyo an nan dek urang, lalu an nan dek awak” (setujui pendapat orang lain, lakukan sesuai pendapat kita), “you play your game, we play our own game”.  Dalam bahasa ekonominya, Nash equilibrium.  Kita lebih paham budaya bangsa kita.  Ini Indonesia, Bung..

by Adiwarman A. Karim | Republika, 14 April 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *